Menghadirkan Keadilan dalam demokrasi

Menghadirkan Keadilan Dalam Demokrasi

Oleh : Eria Candra (Alumnni SMK N 1 Lubuksikaping : Akuntansi)


DEMOKRASI liberal dengan ekonomi liberal tidaklah jauh berbeda, yakni sama-sama bermodal besar.Ekonomi liberal ditentang karena dapat menghancurkan ekonomi kecil dengan pemenangnya para pemodal raksasa. Namun demikian, komunisme atau sosialisme tidak juga bisa menjadi alternatif. Sistim ekonomi yang cocok bagi bangsa Indonesia menurut Hatta adalah koperasi yang berasaskan kekeluargaan bukan asas modal. Setiap anggota berhak atas satu suara terlepas dari jumlah sahamnya.

Kini prinsip kekeluargaan masih merupakan bagian pinggiran dalam sistem ekonomi nasional kita yang cenderung liberal. Terlaksana dalam kendali politik yang berpihak pada hegemoni kepentingan pemodal. Dalam situasi ini, kapital telah menjadi dasar dari legalitas semu kebijakan politik.

Ekonomi..Pancasila

Ekonomi pancasila yang digagas Mubyarto ditentang Arief Budiman. Sebabnya, Arief berpendapat hanya ada dua sistem ekonomi, yaitu kapitalisme (liberal) dan sosialisme. Namun demikian, Arief Budiman mengaku bukan penganut salah satu dari dua alternatif itu. Dia akan mengkritik, bila salah satu sistem tersebut dominan. Ketika sosialisme, gotong royong Soekarno berkuasa ia menjadi pengkritiknya. Dan pada saat kapitalisme pembangunan Soeharto tumbuh juga mengkritik. Bagi Arief ekonomi pancasila, absurd.

Ekonomi pancasila sebagaimana digagas oleh Mubyarto juga menipis pengaruhnya di kalangan ekonom UGM, komunitas episteminya. Memasuki reformasi, ekonom UGM yang terangkat ke publik adalah para tokoh penganut liberalisme. Refrison Baswir, yang agak sosialis cenderung di bagian marginal. Bersamaan itu, koperasi sebagai sistem ekonomi kekeluargaan belum menampakan hasil yang menggembirakan.

Alternatif ekonomi lain, kini dalam tahap percobaan, sistem ekonomi syari’ah yang dibidani ICMI. Secara substansial, inipun sebenarnya setengah bersifat kekeluargaan dalam bentuk yang berbeda. Dimana keuntungan pemodal dan pengusaha kecil merupakan hasil dari pembagian yang disepakati bersama, termasuk juga kerugiannya.

Sebenarnya sistem itu merupakan sintetik yang berusaha menyeimbangkan dua kutub yang cenderung mendominasi diantara individualisme (modal) dan sosialisme (pengusaha kecil). Prinsip utamanya, bukan kebebasan akan tetapi keadilan. Pasar bebas kini dihadapkan pada prinsip keadilan dengan peran pemerintah untuk mengendalikannya. Unsur moralitas lebih dikedepankan daripada kebebasan untuk mencari untung. Seperti pembatasan terhadap monopoli dan pembebasan terhadap bunga pinjaman dengan mengharamkan riba.

Melalui penekanan pada stabilitas daripada pemerataan dan pertumbuhan, kebijakan ekonomi Soeharto bersifat labil. Bila muncul tuntutan pemerataan diberlakukan kebijakan sosialistik. Dan bila tuntutan pertumbuhan timbul, kebijakan kapitalistik ditetapkan. Tergantung tingkat ancaman yang dianggapnya membahayakan stabilitas kekuasaannya.

Rizal Malarangeng dalam bukunya yang berjudul Mendobrak Sentralisme Ekonomi (2002), berpendapat, andaikan Soeharto konsisten menjalankan liberalisme, pembangunan nasional kita akan lebih baik. Pandangan yang cenderung menyalahkan peran pemerintah terlibat dalam regulasi ekonomi.

Demokrasi Pancasila

Lalu bagaimana dengan demokrasi liberal ? Demokrasi liberal pernah terjadi, merujuk pada sistem parlementer Eropa. Pelaksanaan demokrasi yang dianggap terbaik dan dilaksanakan pada pemilu di tahun 1955. Namun demikian, demokrasi liberal dalam era awal negara-bangsa itu, penuh dengan pertarungan ideologis yang saling menghancurkan dan kemudian didistrup oleh Soekarno melalui demokrasi terpimpin (1959). Dilanjutkan melalui Dwi Fungsi ABRI sejak rezim Orba berkuasa.

Dalam iklim kapitalistik, Soeharto kemudian mengembangkan sistim demokrasi pancasila. Ciri nyata dari demokrasi ini adalah adanya fraksi utusan golongan di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dalam prakteknya utusan golongan ini tidak memiliki kekuatan moril yang memadai untuk mewakili golongan-golongan yang ada. Disebabkan kedudukannya melalui pengangkatan eksekutif (Presiden). Disamping kebijakan politik rezim orde baru yang mengedepankan stabilitas.

Karena jauh dari hingar bingar politik, fungsi dan peran utusan golongan tidak mengemuka sehingga diabaikan. Disamping memang publik sudah sangat apatis dengan politik. Kecuali bila terjadi rekayasa politik yang kerap disertai kekerasan dan konsesi yang berlebih kepada para mobilisatornya. Sehingga kemudian timbul KKN. Dari sisi ini, utusan golongan menjadi korban penyimpangan eksekutif. Bisa dikatakan bahwa publik kemudian melihat utusan golongan secara minor.

Karena fungsi sejati utusan golongan belum terakui secara sebenarnya. Reformasi kemudian menghapuskan keberadaannya. Sebuah penghapusan yang didasarkan cara pandang yang tidak menempatkan fungsi sebagai substansi tujuannya, akan tetapi lebih menekankan peran dari eksistensi historisnya.


Moral Force vs liberalisme politik

Pentingnya akan kehadiran tokoh golongan (sebagai moralis) dalam panggung kebijakan, terbukti dalam sejarah bangsa. Semakin moderen justru para tokoh moralislah yang menjadi garda depan menuntun perubahan. Sebagaimana kita saksikan bahwa para tokoh seperti Amien Rais, Gus Dur, Cak Nur, Sri Sultan dan lainnya telah menjadi lokomotif dari reformasi. Sehingga reformasi kemudian dianggap sebagai gerakan yang dilandasi kekuatan moral (moral force), bukan kekuatan politik.

Lambannya gerak reformasi, bisa dikatakan, disebabkan kaum politisi merasa tidak legitimate dalam melaksanakan fungsinya. Kecenderungan sikap oposisi tokoh moralis terhadap kekuasaan dianggap sebagai ancaman, ketika para politisi dianggap sebagai legitimitator (tukang stempel) dari otoriterisme rezim orba. Karenanya, tokoh moralis digiring agar masuk ke dalam politik praktis. Sehingga eksistensi politik partai mendapat legitimasi moral publik. Padahal politik praktis bukan tujuan dari fungsi moral para tokoh itu.

Amien Rais di desak, “jangan hanya menjadi tokoh pendobrak, tapi juga harus sanggup membangun”. Selain itu, “jangan hanya jadi tukang azan, tapi juga harus jadi imam”. Setelah masuk ke politik, kekuatan moral dari politiknya secara perlahan digerus dalam medan opini politik yang liberal-kapitalistik. Keteladanan para tokoh moral sebagai panutan publik itu kemudian menyusut. Dan akhirnya, para politisi bebas tanpa kekhawatiran oposisi moral dari publik untuk mewujudkan maksud pribadi dari politiknya.

Kemanusiaan minus adil

Dari segi keadilan, kita sadari bahwa demokrasi selayaknya memberikan tempat bagi manusia-manusia unggul yang bermoral. Namun, sistem politik yang liberal menyempitkan kemungkinan manusia semacam itu tampil elegan, disebabkan kendala kapital di luar kemampuannya. Sehingga, banyak tokoh-tokoh golongan kemudian terpinggirkan dari kebijakan. Padahal mereka sangat dibutuhkan untuk mencerdaskan kehidupan dan kemajuan berbangsa. Dan ini merupakan buah dari ketidakadilan sistim demokrasi yang liberal itu.
Dari segi persatuan, jelas bahwa utusan golongan sangat dibutuhkan sebagai perekat bangsa, dan fungsi-fungsi moral lainnya. Seperti budaya, sosial, agama, adat, akademik, lingkungan, gender, pemuda, seni, dll. Karenanya, utusan golongan ini perlu ditempatkan sebagai kekuatan moral — politik adiluhung — bukan kekuatan politik.

Dari sinilah timbul dilema. Bagaimana orang-orang bermoral itu diseleksi ? Bila lewat pemilu tentu saja berbiaya tinggi dan sedikit kemungkinan bagi mereka untuk terpilih. Bila lewat pengangkatan akan menimbulkan sub-ordinasi, yaitu tergadainya independensi dari karakternya.

Kelemahan demokrasi liberal kini, secara prinsipil disebabkan cara pandang yang cenderung didominasi oleh sila kemanusiaan yang mengabaikan rasa adil dan beradab. Menghambat tegaknya keadilan dan mengikis rasa persatuan. Mengindikasikan adanya gejala terintervensi atau tergantungnya negara pada dunia luar.

Bila sistem demokrasi pancasila menempatkan utusan golongan sebagai ciri nyatanya, mungkin akan lebih tepat disebut demokrasi berkeadilan. Dimana keadilan ekonomi-sosial, merupakan sila yang merupakan tuntutan mayoritas bangsa daripada sila lainnya. Sebab, liberalisme yang diinjeksikan ke dalam demokrasi kini, telah memiskinkan dan mengalienasikan kehidupan masyarakat banyak.

Dimana kehidupan berbangsa sekarang semakin rapuh. Seperti munculnya gejala, tidak tegaknya negara dalam menyelesaikan berbagai perkara yang menyangkut hubungan dengan negara lain, baik aspek perlindungan terhadap warga, maupun pertahanan sumber daya wilayah. Mudahnya rakyat terprovokasi untuk kepentingan yang bersifat sektarian. Sense of crisis para penyelenggara negara yang semakin melemah. Dan figur publik yang semakin jauh dari keteladanan dalam menghadapi tantangan hidup yang dialami orang banyak.

Perlunya utusan golongan merupakan salah satu upaya untuk menerapkan azas meritokrasi dalam kehidupan politik yang kini menjadi tuntutan. Azas yang mendasarkan prestasi sebagai ukuran bagi kepemimpinan, yaitu, Ing ngarso sing tulada, ing madya sing bangun karsa, tut wuri handayani (dari depan memberikan teladan, dari tengah memberikan motivasi dari belakang memberikan dukungan).

Melalui prinsip keadilan, dominasi kapital dalam kehidupan politik-ekonomi bisa terkendali. Pada saat kekebasan segelintir manusia kaya dan para politisi-pejabat korup, secara sosial-ekonomi cenderung memarginalkan rakyat banyak. Dan melalui demokrasi yang berorientasi pada keadilan, manusia otentik dan berintegritas dapat memiliki sarana untuk menjadi wakil rakyat di MPR.

Untuk itu semua diperlukan sistem yang inovatif bagi penerapannya. Dengan prinsip, di satu sisi kemerdekaannya tetap terjaga. Dan di sisi lain, semangat moral kebersamaannya dapat berfungsi untuk mengelola kebebasan yang cenderung saling bertabrakan dan bertolak belakang.

Sentral nilai

Keadilan perlu ditempatkan sebagai sentral dari sila lainnya. Pada dimensi horisontal ia menjadi penyeimbang antara kemanusiaan dan persatuan. Dan pada dimensi vertikal, ia merupakan sikap transenden (rasa tanggung jawab) dalam kehidupan berdemokrasi. Dimensi horisontal mencerminkan aspek-aspek normatif yang menyangkut pergaulan dan kerjasama hidup berbangsa yang produktif. Sementara dimensi vertikal mencerminkan aspek-aspek etik dalam kepemimpinan dan pengelolaan bangsa secara bertanggungjawab.

Sejalan dengan maknanya, adil berarti meletakan perkara pada tempatnya. Dengan demikian, menjadikan keadilan sebagai sentra dalam pancasila adalah mencerminkan keinginan agar prinsip-prinsip didalamnya tidak saling menafikan, tapi saling menguatkan. Dengan keadilan sebagai pusat sila, diharapkan demokrasi mampu melahirkan kepemimpinan yang bijak untuk kemajuan budaya dan peradaban bangsa, melalui pembangunan fondasi ekonomi-sosial dan penegakan hukum yang mencerminkan rasa adil.

Tentu saja itu semua perlu dirajut dengan mengawali penekanan pembangunan yang berprioritas pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara prinsipil, hanya dengan memperkuat implementasi sila yang ke lima inilah bangsa kita akan memiliki:
Pertama, Para pemimpin yang bijaksana, yaitu berani bertindak dengan motif mengatasi penderitaan sosial-ekonomi rakyat banyak; Kedua, Aparat yang beradab, yaitu menjalankan fungsi pelayanan secara manusiawi, seperti tidak korup, tidak diskriminatif, dan santun tapi tegas; Ketiga, Tokoh publik yang asketik baik ukhrawi maupun duniawi, seperti jujur, shaleh, toleran, hemat, kerja keras, inovatif, dan transenden; serta Keempat, Rakyat yang solid. Secara mekanik mencintai produk bangsa sendiri. Dan secara organik memajukan bangsa sesuai dengan bakat dan keahliannya. Bukan sekedar dimotivasi kepentingan ekonomi pribadi yang sempit. Secara keseluruhan, tulisan ini didasarkan pada keinginan mengajak kembali pada upaya revitalisasi demokrasi pancasila. Sebab hanya dengan revitalisasi itulah, dasar hidup bernegara menjadi bermakna sebagai fondasi dalam membina kehidupan berbangsa ini.

Dengan itu pula kita ingin mengukukuhkan kembali rasa ketuhanan sebagai pendorong rasa kemanusiaan, dan rasa kemanusiaan yang telah mengantarkan pada persatuan untuk menjadi bangsa yang merdeka. Oleh karena itu, kemerdekaan sebagai jembatan emas memiliki makna, yaitu sebagai jalan menuju negara yang demokratis untuk memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Namun dalam waktu 62 tahun negara kita merdeka, bangsa ini sangat sedikit (too late and too little) merasakan kehidupan demokrasi yang sanggup memberikan keadilan itu. Sehingga kemudian kita perlu bertanya, apakah negara NKRI ini masih bermanfaat, bila fungsinya untuk memberikan rasa keadilan bagi warganya sangat sedikit terwujud ? (Erick).

0 komentar:

IKATAN ALUMNI SMK NEGERI 1 LUBUKSIKAPING - PASAMAN

Sekretariat : Jl. Prof. Dr. Hamka No. 26 Lubuksikaping - Telp. (0753) 20365

Kritik dan Saran : http://juprial.blogspot.com or Yahoo ID : jupri_tkj@yahoo.com